Download [PDF dan Referensi Kurikulum 1975]
A. Pengantar Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 adalah suatu kurikulum yang menekankan
pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mudjito, Direktur Pembinaan TK
dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh
konsep di bidang manajemen MBO (Management
by Objective). "Metode,
materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem
Instruksional (PPSI), dikenal dengan istilah satuan pelajaran', yaitu rencana
pelajaran setiap satuan bahasan[1]. Kurikulum
1975 dikenal juga dengan nama Kurikulum Berbasis Tujuan.
Adapun
lahirnya Kurikulum 1975 sebagai tuntutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973
tentang GBHN 1973, dengan tujuan pendidikan “Membentuk manusia Indonesia untuk
pembangunan nasional di berbagai bidang”. [2]
·
Struktur program untuk SD meliputi
bidang studi (1) Agama, (2) Pendidikan Moral Pancasila, (3) Bahasa Indonesia,
(4) Ilmu Pengetahuan Sosial, (5) Matematika, (6) Ilmu Pengetahuan Alam, (7)
Olahraga dan Kesehatan, (8) Kesenian, dan (9) Keterampilan Khusus.
·
Untuk SMP ditambah dengan bidang studi
Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Keterampilan, baik yang pilihan
terikat atau pilihan bebas.
· Untuk SMA sudah barang tentu ada bidang
studi berdasarkan jurusan, baik IPA dan IPS.
·
Untuk SMK dikenal dengan Kurikulum 1976.
GBPP untuk kurikulum 1975 dikenal dengan format yang sangat rinci.
B. Latar Belakang Pemberlakuan Kurikulum 1975
Kurikulum 1975
menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien, latar
belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh
konsep di bidang manejemen, yaitu MBO (management by objective)
yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam
Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah
"satuan pelajaran", yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan.
Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU),
tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan
belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat
sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.[3] Dalam Kata Pengantar Kurikulum 1975, Menteri Pendidikan Republik
Indonesia Sjarif Thajeb, menjelaskan tentang latar belakang ditetapkannya Kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di
sekolah. Penjelasan tersebut sebagai berikut :
1. Sejak Tahun 1969 di Negara Indonesia telah banyak perubahan yang
terjadi sebagai akibat laju pembangunan nasional, yang mempunyai dampak baru
terhadap program pendidikan nasional. Hal-hal yang mempengaruhi program maupun
kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan pembaruan itu adalah :
a) Selama Pelita I, yang dimulai pada tahun 1969, telah banyak timbul
gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional.
b) Adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang
digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi : “Mengejar ketinggalan di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan”.
c) Adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaaan mendorong pemerintah untuk meninjau
kebijaksanaan pendidikan nasional.
d) Adanya inovasi dalam sistem belajar-mengajar yang dianggap
lebih efisien dan efektif yang telah memasuki dunia pendidikan Indonesia.
e) Keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan untuk meninjau
sistem yang kini sedang berlaku.
2. Pada Kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan
faktor kebijaksanaan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional
tersebut belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan terhadap
Kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang
membangun.
Atas dasar pertimbangan tersebut maka dibentuklah
kurikulum tahun 1975 sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di
bawah pemerintahan orde baru dengan program Pelita dan Repelita.
C. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan
prinsip-prinsip di antaranya sebagai berikut. [4]
1) Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan
tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan khirarki
tujuan pendidikan, yang meliputi : tujuan pendidikan nasional, tujuan
institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan
instruksional khusus.
2) Menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran
memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang
lebih integratif.
3) Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan
waktu.
4) Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan
Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa
mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan
dalam bentuk tingkah laku siswa.
5) Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada
stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (Drill). Pembelajaran lebih banyak menggunaan teori Behaviorisme,
yakni memandang keberhasilan dalam ditentukan oleh lingkungan dengan
stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.
D. Komponen Kurikulum 1975
Kurikulum
1975 memuat ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur :
1. Tujuan institusional
Berlaku
mulai SD, SMP maupun SMA.Tujuan Institusional adalah tujuan yang hendak dicapai
lembaga dalam melaksanakan program pendidikannya.
2. Struktur Program
Kurikulum.
Struktur
program adalah kerangka umum program pengajaran yang akan diberikan pada tiap
sekolah.
3. Garis-Garis Besar Program Pengajaran
Sesuai
dengan namanya, Garis-Garis Besar Program Pengajaran, pada bagian ini dimuat
hal-hal yang berhubungan dengan program pengajaran, yaitu :
a. Tujuan
Kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti program pengajaran
yang bersangkutan selama masa pendidikan.
b.
Tujuan
Instruksional Umum, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap satuan
pelajaran baik dalam satu semester maupun satu tahun.
c.
Pokok
bahasan yang harus dikembangkan untuk dijadikan bahan pelajaran bagi para siswa
agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
d.
Urutan
penyampaian bahan pelajaran dari tahun pelajaran satu ke tahun pelajaran
berikutnya dan dari semester satu ke semester berikutnya.
4. Sistem Penyajian dengan Pendekatan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional)
Sistem
PPSI ini berpandangan bahwa proses belajar-mengajar sebagai suatu sistem yang
senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. Sistem pembelajaran dengan
pendekatan sistem instruksional inilah yang merupakan pembaharuan dalam sistem
pengajaran di Indonesia.
a)
PPSI
adalah sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas
urutan, desain tugas yang progresif bagi individu dalam belajar (Hamzah B.Uno,
2007). Oemar Hamalik mendefinisikan PPSI sebagai pedoman yang disusun oleh guru
dan berguna untuk menyusun satuan pelajaran. Komponen PPSI meliputi. Pedoman
perumusan tujuan. Pedoman perumusan tujuan memberikan petunjuk bagi guru dalam
merumuskan tujuan-tujuan khusus. Perumusan tujuan khusus itu berdasarkan pada
pendalaman dan analisis terhadap pokok-pokok bahasan/ subpokok bahasan yang
telah digariskan untuk mencapai tujuan instruksional dan tujuan kurikuler dalam
GBPP.
b) Pedoman
prosedur pengembangan alat penilaian. Pedoman prosedur pengembangan alat
penilaian memberikan petunjuk tentang prosedur penilaian yang akan ditempuh,
tentang tes awal (pre test) dan tes
akhir (post test), tentang jenis tes
yang akan digunakan dan tentang rumusan soal-soal tes sebagai bagian dari
satuan pelajaran. Tes yang digunakan dalam PPSI disebut criterion referenced test yaitu tes yang digunakan unuk mengukur
efektifitas program/ pelaksanaan pengajaran.
c) Pedoman
proses kegiatan belajar siswa. Pedoman proses kegiatan belajar siswa merupakan
petunjuk bagi guru untuk menetapkan langkah-langkah kegiatan belajar siswa
sesuai dengan bahan pelajaran yang harus dikuasai dan tujuan khusus
instruksional yang harus dicapai oleh para siswa.
d)
Pedoman
program kegiatan guru. Pedoman program kegiatan guru merupakan
petunjuk-petunjuk bagi guru untuk merencanakan program kegiatan bimbingan
sehingga para siswa melakukan kegiatan sesuai dengan rumusan TIK.
e) Pedoman
pelaksanaan program. Pedoman pelaksanaan program merupakan petunjuk-petunjuk
dari program yang telah disusun. Petunjuk-petunjuk itu berkenaan dengan
dimulainya pelaksanaan tes awal dilanjutkan dengan penyampaian materi pelajaran
sampai pada dilaksanakannya penilaian hasil belajar.
f) Pedoman
perbaikan atau revisi. Pedoman perbaikan atau revisi yang merupakan
pengembangan program setelah selesai dilaksanakan. Perbaikan dilakukan
berdasarkan umpan balik yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian akhir.
5. Sistem Penilaian
Dengan
melaksanakan PPSI, penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada
akhir satuan pelajaran tertentu. Inilah yang membedakan dengan kurikulum
sebelumnya yang memberikan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun saja.
6.
Sistem
Bimbingan dan Penyuluhan
Setiap
siswa memiliki tingkat kecepatan belajar yang tidak sama. Di samping itu mereka
mereka memerlukan pengarahan yang akan mengembagkan mereka menjadi manusia yang
mampu meraih masa depan yang lebih baik. Dalam kaitan ini maka perlu adanya
bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa dalam meniti hidupnya meraih masa
depan yang diharapkanya.
7. Supervisi dan Administrasi
Sebagai
suat lembaga pendidikan memerlukan pengelolaan yang terarah, baik yang
digunakan oleh para guru, administrator sekolah, maupun para pengamat sekolah.
Bagaimana teknik supervisi dan administrasi sekolah ini dapat dipelajari pada
Pedoman pelaksanaan kurikulum tentang supervise dan administrasi.Ketujuh unsur
tersebut merupakan satu kesatuan yang mewarnai Kurikulum 1975 sebagai suatu
sistem pengajaran.
8. Mata Pelajaran dalam Kurikulum tahun 1975 adalah :
1)
Pendidikan
agama.
2)
Pendidikan
Moral Pancasila.
3)
Bahasa
Indonesia.
4)
IPS.
5)
Matematika.
6)
IPA.
7)
Olah
raga dan kesehatan.
8)
Kesenian.
9)
Keterampilan
khusus.
E.
Susunan
Kurikulum 1975 untuk SMA
Menurut Dr.
Hermana Somantrie, Ma (2010 : 111-115) yang dikutip dari
Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 008-E/U/1975 Tentang Pembakuan Kurikulum
Sekolah Menengah Tingkat Atas.
Bab IV: Susunan Kurikulum
Pasal 6
Kurikulum SMA tersusun atas program
pendidikan, yang meliputi:
a.
Program Pendidikan Umum;
b.
Program Pendidikan Akademis;
c.
Program Pendidikan Ketrampilan.
Pasal 7
1)
Program Pendidikan Umum wajib diikuti
oleh semua siswa dan meliputi:
a. Pendidikan Agama;
b.
Pendidikan Moral Pancasila;
c.
Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan;
d.
Pendidikan Kesenian.
2)
Program Pendidikan Akademis, yang
meliputi:
a.
Pada semester pertama, mata-pelajaran:
· Matematika;
· Bahasa
Indonesia;
· Bahasa
Inggeris;
· IImu
Pengetahuan Alam;
· Ilmu
Pengetahuan Sosial.
b.
Pada semester selanjutnya, mata
pelajaran wajib yang diikuti oleh semua siswa, terdiri dari:
· Matematika;
· Bahasa
Indonesia;
· Bahasa
Inggeris.
c. Mata pelajaran mayor yang merupakan ciri
dari setiap jurusan dan diikuti oleh siswa sesuai dengan jurusannya, terdiri
dari:
· Jurusan
llmu pengetahuan Alam:
-
Fisika;
-
Kimia;
-
Biologi.
· Jurusan
llmu pengetahuan Sosial :
-
Tata buku/Ilmu pengetahuan Dagang dan
Hitung Dagang;
-
Ekonomi/Koperasi;
-
Sejarah;
-
Geografi.
· Jurusan
Bahasa :
-
Bahasa Asing;
-
Sejarah;
-
Geografi/Antropologi;
-
Bahasa Daerah.
d.
Mata pelajaran minor, yang merupakan
mata pelajaran pelengkap dalam jurusan yang dipilih, terdiri dari 3 (tiga) mata
pelajaran dan setiap siswa diwajibkan memilih salah satu di antaranya, yakni:
· Jurusan
llmu Pengetahuan Alam:
-
Menggambar;
-
Ilmu Bumi/Antariksa;
-
Bahasa Asing.
· Jurusan
Ilmu Pengetahuan Sosial:
-
Menggambar;
-
Iimu Pengetahuan Alam;
-
Bahasa Asing.
· Jurusan
Bahasa:
-
Menggambar;
-
Ilmu Pengetahuan Sosial;
-
Ekonomi/Koperasi.
3)
Program Pendidikan Ketrampilan, terdiri
atas:
a. Program Pendidikan Ketrampilan wajib,
yang bersifat pemberian bekal untuk dapat bekerja disusun dalam bentuk. paket
yang merupakan kebulatan kesatuan program paling sedikit untuk 1 (satu)
semester dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan kebutuhan daerah,
meliputi bidang-bidang :
· Agraria;
· Teknik;
· Maritim;
· Jasa;
· Kerajinan.
Dengan ketentuan bahwa
bidang pelajaran ketrampilan wajib makin banyak diberikan kepada mereka yang
akan terjun ke masyarakat.
b.
Program Pendidikan Ketrampilan penunjang
teori, untuk llmu Pengetahuan Alam, terdiri dari:
· Praktikum
Fisika;
· Bumi
Antariksa;
· Bahasa
Asing.
Dengan ketentuan bahwa
mata pelajaran ketrampilan penunjang teori makin banyak diberikan kepada mereka
yang akan melanjutkan studi.
4)
Bidang Pelajaran Kependudukan
diintegrasikan dalam bidang studi yang relevan.
Pasal 8
1)
Jam pelajaran dalam setiap minggu selama
4 (empat) semester pertama berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) dan pada semester 5
(lima) dan 5 (enam) berjumlah 36 (tiga puluh enam).
2)
Alokasi waktu untuk setiap mata
pelajaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:
F. Kelebihan dan Kelemahan Kurikulum 1975
a.
Kelebihan Kurikulum 1975
Ø Menekankan
pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu.
Ø Menganut
sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat
diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.
b.
Kelemahan Kurikulum 1975
Ø Guru
dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan
pembelajaran.
DAFTAR PUSTAKA
Depdikbud (1965). 20 tahun Indonesia Merdeka. VIII.
Jakarta.
Depdikbud (1976). Pendidikan Indonesia 1900 – 1970.
Jakarta: Balitbang.
Depdikbud (1983). Hasil Rapat Kerja Nasional Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan 1983. Jakarta: Depdiknas.
Depdikbud (1989). Statistik Pendidikan Menengah Umum: Sekolah,
Murid, Guru dan Pembina SMP dan SMA seluruh Indonesia. Jakarta: Ditjen
Dikdasmen.
Depdikbud (1996). Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan
Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
MPR. 1973. K E T E T A P
A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : IV/MPR/1973
TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.
Jakarta : MPR.
Republik Indonesia. 1954. Undang-Undang No.12 Tahun 1954 tentang
Dasar-Dasar Pendidikan Nasional. Jakarta.
Soemantri, Hermana (2010). Sejarah Kurikulum SMA Di Indonesia Dari Masa
Ke Masa. Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat
Kurikulum.
Winarno, Surakhmad (2009). Pendidikan
Nasional Strategi dan Tragedi. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Http://Bone.Go.Id diakses pada 03 November 2016.
Note :
Buku Referensi Hemana Soemantri, Sejarah Kurikulum SMA di Indonesia dari Masa ke Masa bisa download link biru ini.
[3] Winarno
Surakhmad. Pendidikan Nasional Strategi Dan Tragedi. (Jakarta: Kompas
Media Nusantara, 2009). Hlm. 69.
[4]Soemantri,
Hermana. Sejarah Kurikulum SMA Di
Indonesia Dari Masa Ke Masa. (Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010) Hlm.
122-127.
Siap membantu, walau dapatnya cuma thank you