Makalah tentang Kurikulum 1975 - Kimia dan Pendidikan
News Update
Loading...

Monday, 5 December 2016

Makalah tentang Kurikulum 1975

Makalah tentang Kurikulum 1975 tingkat SMA/MA

revisi kurikulum di Indonesia

A.  Pengantar Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 adalah suatu kurikulum yang menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mudjito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO (Management by Objective). "Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), dikenal dengan istilah satuan pelajaran', yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan[1]. Kurikulum 1975 dikenal juga dengan nama Kurikulum Berbasis Tujuan.
Adapun lahirnya Kurikulum 1975 sebagai tuntutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973, dengan tujuan pendidikan “Membentuk manusia Indonesia untuk pembangunan nasional di berbagai bidang”. [2]
·                  Struktur program untuk SD meliputi bidang studi (1) Agama, (2) Pendidikan Moral Pancasila, (3) Bahasa Indonesia, (4) Ilmu Pengetahuan Sosial, (5) Matematika, (6) Ilmu Pengetahuan Alam, (7) Olahraga dan Kesehatan, (8) Kesenian, dan (9) Keterampilan Khusus.
·                Untuk SMP ditambah dengan bidang studi Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Keterampilan, baik yang pilihan terikat atau pilihan bebas.
·       Untuk SMA sudah barang tentu ada bidang studi berdasarkan jurusan, baik IPA dan IPS.
·     Untuk SMK dikenal dengan Kurikulum 1976. GBPP untuk kurikulum 1975 dikenal dengan format yang sangat rinci.

B.  Latar Belakang Pemberlakuan Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien, latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh  konsep di bidang manejemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah "satuan pelajaran", yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.[3] Dalam Kata Pengantar Kurikulum 1975, Menteri Pendidikan Republik Indonesia Sjarif Thajeb, menjelaskan tentang latar belakang ditetapkannya Kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah. Penjelasan tersebut sebagai berikut :
1.  Sejak Tahun 1969 di Negara Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat laju pembangunan nasional, yang mempunyai dampak baru terhadap program pendidikan nasional. Hal-hal yang mempengaruhi program maupun kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan pembaruan itu adalah :
a)   Selama Pelita I, yang dimulai pada tahun 1969, telah banyak timbul gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional.
b)   Adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi : “Mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan.
c)   Adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaaan mendorong pemerintah untuk meninjau kebijaksanaan pendidikan nasional.
d)   Adanya inovasi dalam sistem belajar-mengajar yang dianggap lebih efisien dan efektif yang telah memasuki dunia pendidikan Indonesia.
e)     Keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan untuk meninjau sistem yang kini sedang berlaku.
2.  Pada Kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan faktor kebijaksanaan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional tersebut belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan terhadap Kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun.
Atas dasar pertimbangan tersebut maka dibentuklah kurikulum tahun 1975 sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan orde baru dengan program Pelita dan Repelita.

C.      Prinsip Pelaksanaan Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip di antaranya sebagai berikut. [4]
1)  Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan khirarki tujuan pendidikan, yang meliputi : tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.
2)    Menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
3)     Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
4)  Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.
5)   Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (Drill). Pembelajaran lebih banyak menggunaan teori Behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam  ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.

D.      Komponen Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 memuat ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur :

1.    Tujuan institusional

Berlaku mulai SD, SMP maupun SMA.Tujuan Institusional adalah tujuan yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan program pendidikannya.

2.    Struktur Program Kurikulum.

Struktur program adalah kerangka umum program pengajaran yang akan diberikan pada tiap sekolah.

3.    Garis-Garis Besar Program Pengajaran

Sesuai dengan namanya, Garis-Garis Besar Program Pengajaran, pada bagian ini dimuat hal-hal yang berhubungan dengan program pengajaran, yaitu :
a.    Tujuan Kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti program pengajaran yang bersangkutan selama masa pendidikan.
b.     Tujuan Instruksional Umum, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap satuan pelajaran baik dalam satu semester maupun satu tahun.
c.     Pokok bahasan yang harus dikembangkan untuk dijadikan bahan pelajaran bagi para siswa agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
d.      Urutan penyampaian bahan pelajaran dari tahun pelajaran satu ke tahun pelajaran berikutnya dan dari semester satu ke semester berikutnya.

4.    Sistem Penyajian dengan Pendekatan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional)

Sistem PPSI ini berpandangan bahwa proses belajar-mengajar sebagai suatu sistem yang senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. Sistem pembelajaran dengan pendekatan sistem instruksional inilah yang merupakan pembaharuan dalam sistem pengajaran di Indonesia.
a)        PPSI adalah sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas urutan, desain tugas yang progresif bagi individu dalam belajar (Hamzah B.Uno, 2007). Oemar Hamalik mendefinisikan PPSI sebagai pedoman yang disusun oleh guru dan berguna untuk menyusun satuan pelajaran. Komponen PPSI meliputi. Pedoman perumusan tujuan. Pedoman perumusan tujuan memberikan petunjuk bagi guru dalam merumuskan tujuan-tujuan khusus. Perumusan tujuan khusus itu berdasarkan pada pendalaman dan analisis terhadap pokok-pokok bahasan/ subpokok bahasan yang telah digariskan untuk mencapai tujuan instruksional dan tujuan kurikuler dalam GBPP.
b)    Pedoman prosedur pengembangan alat penilaian. Pedoman prosedur pengembangan alat penilaian memberikan petunjuk tentang prosedur penilaian yang akan ditempuh, tentang tes awal (pre test) dan tes akhir (post test), tentang jenis tes yang akan digunakan dan tentang rumusan soal-soal tes sebagai bagian dari satuan pelajaran. Tes yang digunakan dalam PPSI disebut criterion referenced test yaitu tes yang digunakan unuk mengukur efektifitas program/ pelaksanaan pengajaran.
c)  Pedoman proses kegiatan belajar siswa. Pedoman proses kegiatan belajar siswa merupakan petunjuk bagi guru untuk menetapkan langkah-langkah kegiatan belajar siswa sesuai dengan bahan pelajaran yang harus dikuasai dan tujuan khusus instruksional yang harus dicapai oleh para siswa.
d)       Pedoman program kegiatan guru. Pedoman program kegiatan guru merupakan petunjuk-petunjuk bagi guru untuk merencanakan program kegiatan bimbingan sehingga para siswa melakukan kegiatan sesuai dengan rumusan TIK.
e)    Pedoman pelaksanaan program. Pedoman pelaksanaan program merupakan petunjuk-petunjuk dari program yang telah disusun. Petunjuk-petunjuk itu berkenaan dengan dimulainya pelaksanaan tes awal dilanjutkan dengan penyampaian materi pelajaran sampai pada dilaksanakannya penilaian hasil belajar.
f)      Pedoman perbaikan atau revisi. Pedoman perbaikan atau revisi yang merupakan pengembangan program setelah selesai dilaksanakan. Perbaikan dilakukan berdasarkan umpan balik yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian akhir.

5.    Sistem Penilaian

Dengan melaksanakan PPSI, penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pelajaran tertentu. Inilah yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya yang memberikan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun saja.
6.        Sistem Bimbingan dan Penyuluhan
Setiap siswa memiliki tingkat kecepatan belajar yang tidak sama. Di samping itu mereka mereka memerlukan pengarahan yang akan mengembagkan mereka menjadi manusia yang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Dalam kaitan ini maka perlu adanya bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa dalam meniti hidupnya meraih masa depan yang diharapkanya.

7.        Supervisi dan Administrasi

       Sebagai suat lembaga pendidikan memerlukan pengelolaan yang terarah, baik yang digunakan oleh para guru, administrator sekolah, maupun para pengamat sekolah. Bagaimana teknik supervisi dan administrasi sekolah ini dapat dipelajari pada Pedoman pelaksanaan kurikulum tentang supervise dan administrasi.Ketujuh unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang mewarnai Kurikulum 1975 sebagai suatu sistem pengajaran.

8.        Mata Pelajaran dalam Kurikulum tahun 1975 adalah :

1)   Pendidikan agama.
2)   Pendidikan Moral Pancasila.
3)   Bahasa Indonesia.
4)   IPS.
5)   Matematika.
6)   IPA.
7)   Olah raga dan kesehatan.
8)   Kesenian.
9)   Keterampilan khusus.

E.       Susunan Kurikulum 1975 untuk SMA

Menurut Dr. Hermana Somantrie, Ma (2010 : 111-115) yang dikutip dari Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 008-E/U/1975 Tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Atas.
Bab IV: Susunan Kurikulum
Pasal 6
Kurikulum SMA tersusun atas program pendidikan, yang meliputi:
a.         Program Pendidikan Umum;
b.        Program Pendidikan Akademis;
c.         Program Pendidikan Ketrampilan.
Pasal 7
1)        Program Pendidikan Umum wajib diikuti oleh semua siswa dan meliputi:
a.        Pendidikan Agama;
b.        Pendidikan Moral Pancasila;
c.         Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan;
d.        Pendidikan Kesenian.

2)        Program Pendidikan Akademis, yang meliputi:
a.         Pada semester pertama, mata-pelajaran:
·      Matematika;
·      Bahasa Indonesia;
·      Bahasa Inggeris;
·      IImu Pengetahuan Alam;
·      Ilmu Pengetahuan Sosial.

b.        Pada semester selanjutnya, mata pelajaran wajib yang diikuti oleh semua siswa, terdiri dari:
·      Matematika;
·      Bahasa Indonesia;
·      Bahasa Inggeris.

           c.  Mata pelajaran mayor yang merupakan ciri dari setiap jurusan dan diikuti oleh siswa sesuai dengan jurusannya, terdiri dari:
·      Jurusan llmu pengetahuan Alam:
-           Fisika;
-          Kimia;
-          Biologi.
·      Jurusan llmu pengetahuan Sosial :
-          Tata buku/Ilmu pengetahuan Dagang dan Hitung Dagang;
-          Ekonomi/Koperasi;
-           Sejarah;
-           Geografi.
·      Jurusan Bahasa :
-          Bahasa Asing;
-          Sejarah;
-          Geografi/Antropologi;
-          Bahasa Daerah.

             d.  Mata pelajaran minor, yang merupakan mata pelajaran pelengkap dalam jurusan yang dipilih, terdiri dari 3 (tiga) mata pelajaran dan setiap siswa diwajibkan memilih salah satu di antaranya, yakni:
·       Jurusan llmu Pengetahuan Alam:
-          Menggambar;
-          Ilmu Bumi/Antariksa;
-          Bahasa Asing.
·      Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial:
-          Menggambar;
-          Iimu Pengetahuan Alam;
-          Bahasa Asing.
·      Jurusan Bahasa:
-          Menggambar;
-          Ilmu Pengetahuan Sosial;
-          Ekonomi/Koperasi.

3)        Program Pendidikan Ketrampilan, terdiri atas:
      a.  Program Pendidikan Ketrampilan wajib, yang bersifat pemberian bekal untuk dapat bekerja disusun dalam bentuk. paket yang merupakan kebulatan kesatuan program paling sedikit untuk 1 (satu) semester dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan kebutuhan daerah, meliputi bidang-bidang :
·      Agraria;
·      Teknik;
·      Maritim;
·      Jasa;
·      Kerajinan.
Dengan ketentuan bahwa bidang pelajaran ketrampilan wajib makin banyak diberikan kepada mereka yang akan terjun ke masyarakat.

         b.      Program Pendidikan Ketrampilan penunjang teori, untuk llmu Pengetahuan Alam, terdiri dari:
·      Praktikum Fisika;
·      Bumi Antariksa;
·      Bahasa Asing.
Dengan ketentuan bahwa mata pelajaran ketrampilan penunjang teori makin banyak diberikan kepada mereka yang akan melanjutkan studi.

4)        Bidang Pelajaran Kependudukan diintegrasikan dalam bidang studi yang relevan.

Pasal 8
1)        Jam pelajaran dalam setiap minggu selama 4 (empat) semester pertama berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) dan pada semester 5 (lima) dan 5 (enam) berjumlah 36 (tiga puluh enam).
2)        Alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:
Alokasi Waktu Kurikulum 1975 SMA

F.        Kelebihan dan Kelemahan Kurikulum 1975

a.         Kelebihan Kurikulum 1975
Ø  Menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu.
Ø  Menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.
b.        Kelemahan Kurikulum 1975
Ø  Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.


DAFTAR PUSTAKA



Depdikbud (1965). 20 tahun Indonesia Merdeka. VIII. Jakarta.

Depdikbud (1976). Pendidikan Indonesia 1900 – 1970. Jakarta: Balitbang.

Depdikbud (1983). Hasil Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1983. Jakarta: Depdiknas.

Depdikbud (1989). Statistik Pendidikan Menengah Umum: Sekolah, Murid, Guru dan Pembina SMP dan SMA seluruh Indonesia. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.

Depdikbud (1996). Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

MPR. 1973. K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : IV/MPR/1973 TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA. Jakarta : MPR.

Republik Indonesia. 1954. Undang-Undang No.12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan Nasional. Jakarta.

Soemantri, Hermana (2010). Sejarah Kurikulum SMA Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional  Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.

Winarno, Surakhmad (2009). Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Http://Bone.Go.Id diakses pada 03 November 2016.

Note :
Buku Referensi Hemana Soemantri, Sejarah Kurikulum SMA di Indonesia dari Masa ke Masa bisa download link biru ini.





[1] Http://Bone.Go.Id diakses pada 03 November 2016.

[3] Winarno Surakhmad. Pendidikan Nasional Strategi Dan Tragedi. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009). Hlm. 69.
[4]Soemantri, Hermana. Sejarah Kurikulum SMA Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. (Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional  Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010) Hlm. 122-127.

Siap membantu, walau dapatnya cuma thank you

Share with your friends

Give us your opinion

Bijaklah dalam Memberikan Komentar !

Notifikasi
Belum ada notififikasi terbaru.
Done